18-21 APRIL 2011
Notulen: Sudarmanto,ST,MSi dan Drs. Anhar
1. Arahan Kepala PMD Provinsi Kaltim
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mencanangkan pada tahun 2015 penduduk miskin di Indonesia umumnya dan ProvinsiKaltim Khususnya turun mencapai 50%.
Cluster 1:
Bantuan Sosial
Cluster 2:
Ekonomi Produktif dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan
Mampu mengangkat Cluster 1 naik menjadi Cluster 2
Cluster 3:
Cluster 3 mampu mengangkat cluster 2, Pengusaha Biasa menjadi pengusaha lebih besar.
- Perindakop
Bagaimana prosedur mendapatkan pemasaran produk-produk PNPM?
Buklet akan digunakan untuk mensosialisasikannya pada saat pameran.
- Progress
PNPM 2010 dikejar dan 2011 jangan sampai tertinggal
- PNPM ke Depan
2015 PNPM secara Nasional akan tidak ada untuk itu supaya setiap kabupaten dapat mengadopsi program ini di kabupatennya masing masing dengan dana Daerah.
- Kebikajan PMK
- NPUB
2. Keterlibatan LPM dalam PBPM-MP oleh Bpk. Mujarni Baraq
Bagaimana kelanjutan setelah program PNPM tidak ada?
Kedudukan LPM
Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di bidang Pembangunan
Peran LPM
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses, pelaksanaan dan pelestarian pembagunan.
Visi LPM
Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
Dasar Hukum
Kepres No. 49 Tahun 2001,Penataan LKMD atau sebutan lain.
Tanya Jawab
1. Nazar:
Bagaimana kalau TPK Desa dimasukkan dalam LPM?
2. Mesar:
Dari segi kelembagaan LPM sudah sangat lama, Apa tidak lanjut pembinaan Lembaga ini agar lebih intensif? Terutama dalam mensinergiskan dengan program PNPM berkaitan dengan integrasi.
3.Bpk.Bambang
Peningkatan Kapasitas(SDM) perlu dilakukan?
3. RKTL oleh Ir.Nurgani (Korprov) dan Alwani (Spesialis Keuangan Mikro)
RKTL tak maksimal terutama masalah pencairan dana sangat memepengaruhi kemajuan progress PNPM Kutim. Sekarang ini dampaknya adalah tentang Peraturan Mentri Keuangan. Diaman letak kesalahkannya? Apa PMKnya yang salah ? atau kita yang salah?
PMK mengatur dana pusat dan daerah. Malinau dan Kubar mengalami penyaluran dana secara kecil....terkena peraturan Mentri. Kabupaten Malinau paling banyak. Kubar sampai 8 milyard belum cair.
Evaluasi lambatnya progress
1.Kurang nya sosialisasi tentang Optimalisasi:kurang pahamnya scenario optimalisasi, tujuannya adalah percepatan karena proses lebih ringkas.
2. Geografis
3. Kekosongan FK/FT
Kekosongan FK/FT supaya dapat dihandel oleh Fasilitator tingkat kabupaten.
Langkah SPC 1:
MAD SOS (1hari), MD KONFORMASI(10hari), DESAIN DAN RAB(48hari), MAD PENETAPAN (1hari); Total waktu maksimal 60 hari.
Keborosan waktu di tahun 2010 bisa ditunjukkan:
Berau: 144 – 60 hari= 84 hari
K.Tana tidung: 158-60= 92 hari
Kukar: 147-60 hari= 87 hari
Kutim: 123 – 60hari = 63 hari
Dst..............
Langkah SPC 2 :
120 hari (4 bulan: Pebruari-Mei)
Langkah SPC 3 :
180 hari (6 bulan: Pebruari-Juli)
Strategi memparalelkan kegiatan:
Contoh: Penetapan SPC 1 dibarengkan dengan MAD2/MAD Prioritas SPC 2.
Desain RAB
Fastekab harus mampu membuat program Desain dan Rab agar mempercepat progress.
Kesimpulan:
“Bagaimana upaya Kaltim agar tak menjadi urutan nomor 2 dari bawah setelah Papua di tahun 2011?”
Masukan Kepala PMD:
1.FK/FT jarang keLokasi atau terlambat ke lokasi. Faskab harus bisa mengambil sikap tegas terhadap sikap fasilitator yang seperti itu (Surat Peringatan/SP 1, 2, 3...). PMD mendukung untuk member tindakan tegas alias diberhentikan!. Kita punyakewajiban mengamankan program ini.
2.Faskab membackup fasilitator yang kosong.
3. Dari segi pendanaan, Tingkat Fasilitator focus pada Proses (Tahapan) sedangkan pencairan dana/keuangan adalah diestafeti oleh Satker Kabupaten.
4. Dari segi geografis, transport telah dinaikkan;
5. Kurangnya sosialisasi di tingakat bawah.
Kesimpulan alasan keterlambatan adalah pada “etos kerja tim konsultan dan timkoordinasi/satker”
Peluang dan Potensi kedepan:
1. Naiknya gaji
2. Naik transport wilayah geografis yangsulit/ekstirm
3. Pasang iklan di TVRI gubernur berikomen
4. Jambore UPK
Intnya tingkatkan kinerja FK/Ft tentang kinerjanya, kedisiplinannya.
4. Diskusi tentang RKTL oleh Alwani
Ada 2 RKTL yaitu RKTL PNPM 2011 dan RKTL Integrasi.
RKTL diperbesar dan ditempel di dinding, sebagai alat untuk melangkah,sering dibahas saat rakor untuk membandingkan antara rencana dan realisasi, bila ada deviasi negatif maka dibahas, untuk melangkah dibulan berikutnya. Kita kaji permasalahannya dan diurai bersama level kabupaten.Pembuatan RKTL disesuaikan dengan kondisi geografis.
Tanya Jawab:
1. Apa tiap kecamatan punya RKTL?
Sebagian kecamatan baru punya 2011.
2. Apa dijadikan sebagai alat kendali ?
Rata rata sudah punya dan sudah dibahas.
3. Bagaimana pola pelaksanaan rakor membahas RKTL?
Sediakan waktu khusus untuk membahas deviasi, kemudian dibuat komitnen dari FK/FT kemudian disetujui dan ditandatanganinya komitmen FK/FT.
